Pekan Panutan

Pemko Padangsidempuan bekerjasama dengan KPP Pratama laksanakan kegiatan publikasi pemenuhan kewajiban penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi di tahun 2019. Pada sambutannya Walikota Padangsidempuan mengatakan “ Pajak merupakan suatu kewajiban rakyat kepada negara karena mempunyai peranan yang penting dalam mendorong pembangunan negara. Tujuan dari dilaksanakannya pekan panutan kepatuhan SPT Tahunan Pajak Penghasilan ini adalah meningkatkan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di Kota Padangsidempuan, khususnya pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi di tahun 2019.
Data BPS Kota Padang Sidempuan dalam angka tahun 2018 menunjukan terdapat 47.713 kepala keluarga di Kota Padang Sidempuan. Sedangkan Jumlah NPWP OP terdaftar sebanyak 35.410 yang berarti Tax Coverage Ratio (TCR) mencapai 74,21%. TCR Kota Padang Sidempuan cukup baik dibanding dengan rata-rata TCR di wilayah Tapanuli Bagian selatan yaitu 35 40%. Namun demikian, TCR yang cukup tinggi belum diikuti dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang optimal. Dari 35.410 Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut, hanya 10.764 atau 30,4% Wajib Pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) OP di tahun 2018. Sepanjang Tahun 2018, KPP Pratama Padang Sidempuan juga telah menerbitkan 2.705 Surat Tagihan Pajak (STP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar berdomisili di Kota Padang Sidempuan dimana sebagian besar merupakan tagihan atas denda administrasi terkait penyampaian SPT.
Dalam kegiatan ini Sri Mulyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Padang Sidempuan, juga menyampaikan tentang peran PPh bagi pembangunan Kota Padang Sidempuan. PPh merupakan salah satu komponen Pajak Pusat yang dibagihasilkan ke daerah sehingga peningkatan pajak penghasilan, khususnya PPh Orang Pribadi dan PPh 21, memberikan dampak positif pada anggaran pembangunan daerah. Di tahun 2019 ini, Kota Padang Sidempuan menerima dana bagi hasil sejumlah Rp. 20,12 miliar dimana Rp. 9, 01 miliar (45%) diantaranya berasal dari alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan.